Pengenalan APBN Dalam Negara Indonesia | Kemenkeu Mengajar 2025

 

1. Pengenalan APBN Dalam Negara Indonesia

Dalam negara Indonesia terdapat rencana pengelolaan keuangan negara yang disebut dengan APBN yaitu singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah tempat pengeluaran dan penerimaan dana negara, mulai dari awal tahun hingga akhir tahun (1 Januari – 31 Desember) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai bendahara negara, kementrian keuangan memiliki peranan vital dalam menyusun dan melaksanakan APBN, sehingga mendapat sebutan Nagara Dana Rakca yang berasal dari bahasa saskerta yang artinya “Penjaga Keuangan Negara”. APBN sangat berperan penting bagi negara kita. Indonesia sangat membutuhkan banyak dana untuk membiayai kebutuhan ekonomi berupa pembangunan maupun program pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di dalam negara Indonesia.

1. Sejarah APBN Dalam Negara Indonesia

Tanpa kalian ketahui, pada setiap tahunnya APBN selalu berubah menyesuaikan siklusnya. Tidak pernah sama dikarenakan pada setiap tahunnya pengeluaran dana ekonomi di Indonesia selalu berubah. Terkadang lebih banyak atau lebih sedikit pengeluarannya menyesuaikan keperluan Negara. Jajaran Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab berat untuk mewujudkan APBN yang transparan dan akuntabel. Mengelola anggaran negara bukanlah pekerjaan mudah. Tak hanya hari-hari ini melainkan sejak dulu. Kala pengelolaan APBN masih mengacu pada undang-undang warisan kolonial.

Awalnya APBN diatur dalam Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie atau biasa disebut Indische Staatsregeling (IS), semacam undang-undang tentang ketatanegaraan Hindia Belanda. Sementara pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR). Rancangan anggaran diajukan pemerintah melalui Department van Financien kepada Volksraad (Dewan Rakyat). Jika Volksraad dan Gubernur Jenderal memiliki satu pemahaman terhadap rancangan anggaran, mereka bisa menetapkannya melalui berbagai undang-undang departemen pemerintah. Setiap undang-undang mencakup satu anggaran untuk satu Asche Courant.Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia menggunakan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dasar penyusunan APBN.

Hari Santri Nasional 2025 di Pesantren Leadership Primago Depok: Momentum Menanamkan Jiwa Kepemimpinan dan Cinta Tanah Air

1. Sejarah Baru

Undang-Undang pengelolaan keuangan negara ini menjadi landasan pengelolaan keuangan negara, menggantikan ICW warisan Belanda. Penyusunan APBN kini menggunakan mekanisme pembahasan dan format baru, yaitu format anggaran terpadu, di mana alokasi anggaran berdasarkan pada program kementerian atau lembaga. Format ini meniadakan pengelompokan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Perubahan signifikan lainnya adalah penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan penyusunan anggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah. Reformasi pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh aspek, dari penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Departemen Keuangan melakukan penataan organisasi yang diselaraskan dengan undang-undang di bidang keuangan negara. Sejak era reformasi, Departemen Keuangan berubah jadi Kementerian Keuangan.

Bersama itu pula Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) berkembang menjadi Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) setelah pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2003. UU itu membuat pemisahan fungsi antara penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Disisi lain, ada penyatuan terhadap direktorat lain berkaitan dengan penyusunan anggaran sehingga DJA berubah jadi DJAPK. DJAPK kembali menjadi DJA. Penyusunannya tak hanya melulu terkait satu kementerian saja, tapi juga berkaitan dengan keadaan sosial dan politik negara.

Ayo Jadi Orang Tua Asuh Santri Yatim, Masih Ada 14 Anak Lagi Butuh Orang Tua Asuh

1. Peran Masyarakat Dalam APBN Masa Depan

Merajut masa depan dengan APBN dapat dilakukan melalui pemanfaatan anggaran negara yang berkualitas. Termasuk infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM serta generasi muda. APBN sebagai alat untuk kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dan dalam mengawasinya juga sangat penting untuk memastikan APBN dikelola secara cerdas, transparan, dan akuntabel.

Contoh pemanfaatan APBN untuk Investasi Pembangunan:

1. Infrasturtur; Menggunakan APBN untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar.
2. Pendidikan; Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan.
3. Pemberdayaan Pemuda dan UMKM; Mendanai program-program yang mendukung wirausaha muda.
4. Pembangunan Berkelanjutan; Mengarahkan anggaran untuk mendukung ekonomi hijau dan infrastruktur ramah lingkungan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi krisis.
5. Peran Masyarakat dan Transparansi
6. Kesadaran Publik; Meningkatkan literasi masyarakat mengenai APBN, berasal dari mana uangnya dan untuk apa digunakan, sehingga mereka dapat mengawasi jalannya anggaran negara.
7. Partisipasi Aktif: Mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dan generasi muda untuk ikut mengawal jalannya APBN agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
8. Transparansi dan Akuntabilitas: Mewajibkan adanya laporan penggunaan APBN yang mudah diakses publik.

Kita sebagai Warga Negara Indonesia wajib untuk berupaya memikirkan masa depan bangsa, dengan memanfaatkan pendidikan yang telah disediakan oleh negara, melalui anggaran pendidikan yang telah dikelola oleh APBN. Jika kita tidak menggunakan akses pendidikan dengan maksimal maka percumalah hasilnya untuk masa depan bangsa. Dimasa yang akan mendatang nanti kita sebagai generasi emas bangsa harus berfikir secara logis dalam menangani keuangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan terjadi pada suatu saat nanti.

Karya Ismy Asyifa Santriwati Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah Primago Kelas 7 SMPI

Cetak Pemimpin Cilik Berakhlak Qur’ani Sejak Dini di Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah Primago Depok